Artikel Populer

Menuju SDM Berkualitas Tinggi untuk Program Penelitian Kelautan Nasional oleh Widodo 93 Part 1

16:01, 20 November 2014 | Dibaca 961 kali

MENUJU SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS TINGGI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PENELITIAN KELAUTAN NASIONAL

 

Oleh:

Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo

Peneliti Madya Bidang Oseanografi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Gedung II Balitbang KP Lantai 4, Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur, Jakarta 14430

Tel.: 021-647-11-583, Fak.: 647-11-654, email: widodo.pranowo@gmail.com

 

 

PENDAHULUAN

Sektor Kelautan adalah salah satu bidang penting dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2010-2014 (PERPRES No. 29, 2011), yang terkait dengan berbagai bidang penting lainnya. Bahkan dalam rangka menuju Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 (UU 17, 2007), diciptakan  beberapa program dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi (PERPRES No. 32, 2011), dan juga rencana aksi nasional untuk memitigasi dan juga menyiapkan skenario adaptasi terhadap dampak perubahan iklim terhadap usaha akselerasi tersebut (PERPRES No. 61, 2011; BAPPENAS, 2012).

Sejalan dengan program nasional tersebut, penyiapan sumberdaya manusia yang berkompeten di bidang kelautan (dan perikanan) juga dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai kementeriannya. Selain peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan nasional, dilakukan juga pengembangan kapasitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang IPTEK Kelautan (dan Perikanan).

Sebagai contoh pengembangan sumberdaya yang dilakukan oleh Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama secara multilateral dengan 4 lembaga litbang dari Amerika, Perancis, Belanda dan Australia dalam kerangka INSTANT (International Nusantara Stratification ANd Transport) pada tahun 2003-2006 menghasilkan Ph.D sebanyak 2 orang, berhasil mengirimkan 6 peneliti untuk training/kursus singkat pengolahan data di beberapa lembaga litbang tersebut. Bahkan 2 orang Ph.D tersebut diatas adalah bukan dari Badan Litbang KP, melainkan berasal dari IPB dan ITB (Pranowo & Sulistiyo, 2012).

Salah satu pengembangan kelembagaan yang sukses secara nasional adalah terimplementasinya ICCOC (Indonesia-China Center for Ocean Climate) sebagai wujud kerjasama bilateral antara Badan Litbang KP dengan State of Oceanic Administration of China, yakni selain mendirikan pusat litbang terkait laut-iklim di Jakarta, didirikan pula stasiun pengamatan (berikut peralatan pemantauan) Samudera Hindia yang bertempat di gedung kantor Loka Kerentanan dan Sumberdaya Pesisir di Teluk Bungus, Sumatra Barat (Pranowo & Sulistiyo, 2011).   

Universitas adalah berperan sebagai penyedia bahan baku utama sumberdaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sumberdaya manusia yang berkompetensi, sehingga diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras untuk memproduksi SDM tersebut. Salah satu perangkat lunak yang penting adalah Kurikulum. Perangkat ini adalah penting digunakan dalam rangka membentuk SDM mempunyai pola pikir yang runtut, ilmiah, dan penuh logika, sehingga dapat mudah dan cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja terutama yang terkait langsung dengan sektor kelautan (dan perikanan).

 

SEKTOR KELAUTAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Sesuai dengan mandat dari tujuan pembangunan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka diperlukan dukungan secara nyata di pembangunan infrastruktur, pengembangan IPTEK dan SDM, serta ketersediaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya laut dan pesisir (UU No.17, 2007; PERPRES No. 29, 2011).

Adapun menurut Wibisana (2009), Sektor Kelautan adalah sangat berkaitan erat dengan sektor pembangunan nasional lain seperti: Perikanan (contoh: Perikanan Tangkap dan Budidaya), IPTEK, Budaya dan Pariwisata (contoh: Wisata Bahari, Barang Muatan Kapal Tenggelam), Pertahanan dan Keamanan (contoh: Pemetaan Batimetri, Keamanan Laut), Lingkungan hidup dan Tata Ruang (contoh: Pengelolaan Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), Industri (contoh: Garam), Kehutanan (contoh: Taman Laut, Mangrove), Pembangunan Daerah (contoh: Batas Wilayah), Pertambangan dan Energi (contoh: Pasir Laut, Tambang dan Pipa Laut), Transportasi & Telekomunikasi (contoh: Kabel Serat Optik di Laut, Kapal Laut). 

Secara nyata dan terkini, isu-isu utama yang prioritas sedang ditangani bersama-sama oleh seluruh kementerian di tingkat nasional adalah Bidang: Ketahanan Pangan, Konservasi Sumberdaya Air, Sumberdaya Kelautan, Ketahanan Energi, Perubahan Iklim, dan Daya Dukung Lingkungan. Selain itu kebijakan umum yang harus dipenuhi dalam penanganan isu-isu utama tersebut adalah: harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pro Poor), menciptakan lapangan kerja (Pro Job), meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), menjaga lingkungan hidup (Pro Environment), dan juga menjaga keberlanjutan sumberdaya alam (Pro Sustainability). 

Pada Bidang Ketahanan Pangan, selain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sangat berkompeten dalam menyiapkan Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di 2015 (PERMEN KP No. 6, 2010), sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui program industrialisasi kelautan dan perikanan di 2012-2014 (ROREN KKP, 2012).

Pada Bidang Konservasi Sumberdaya Air, dukungan tidaklah sebagai pemain utama, sehingga lebih bersifat kepada dukungan tidak langsung, dan/atau lebih kearah kajian litbang. Sebagai contoh, di Pusat Litbang Sumberdaya laut dan Pesisir memiliki beberapa peneliti dengan bidang kepakaran di Bidang Geologi/Geofisik yang memiliki keahlian didalam mencari sumberdaya air di bawah tanah, yang sangat diperlukan oleh masyarakat pesisir untuk kehidupan sehari-hari dan juga sebagai sumber bahan baku pembangunan pabrik es di pelabuhan-pelabuhan perikanan.

Pada Bidang Sumberdaya Kelautan, dapat diambil sebagai contoh secara nasional adalah Ekspedisi INDEX SATAL 2010. Dimana Ekspedisi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sumberdaya laut dalam (Deep Sea Resources) yang bermuatan politis tinggi yakni menjaga hubungan bilateral dengan Amerika, yang secara hubungan internasional ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Sedangkan Kementerian Riset dan Teknologi sangat berkontribusi didalam menelaah proposal survei dengan kapal penelitian Amerika bernama “Okeanos Explorer”, sekaligus mengerahkan kapal penelitiannya yakni “Baruna Jaya I”. Sehingga pada akhirnya Ekspedisi yang dikomandani oleh Chief Scientist dari Badan Litbang KP dan National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) Amerika ini berhasil mendapatkan foto-foto ber-resolusi tinggi tentang berbagai biota benthik yang hidup di sekitar cerobong hidrotermal (gunung api bawah laut) di Laut Sangihe-Talaut yang belum pernah tereksplorasi dan terdokumentasikan sebelumnya.

Untuk Bidang Ketahanan Energi, kontribusi untuk eksplorasi energi terbarukan juga dikontribusikan oleh Badan Litbang KP. Pada tahun 2002-2003, dilakukan simulasi pemodelan numerik hidrodinamika arus akibat tunggang pasang surut untuk mencari lokasi di perairan Indonesia yang berpotensi untuk dibangun pembangkit listrik energi non-konvensional. Yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2010-2011 dilakukan pengukuran arus in situ, perhitungan detil produksi energi listrik, sekaligus penyiapan prototipe kapal pemroduksi energi listrik bertenaga arus laut. Selain itu, tercatat pada tahun 2006 dan 2007, penelitian tentang Solar Pond berskala laboratorium telah sukses menghasilkan energi listrik untuk menghidupkan lampu 5 watt. Dimana energi listrik tersebut dihasilkan dari perbedaan salinitas (kadar garam) didalam tangki/kolam yang menyebabkan fluida kerja menggerakkan turbin pembangkit listrik.

Isu di Bidang Perubahan Iklim adalah yang sedang seksi dikerjakan oleh berbagai kementerian saat ini. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca diresmikan sejak 20 September 2011, dan terdapat 4 program litbang yang dilakukan oleh Badan Litbang KP dalam mendukung rencana aksi tersebut. Salah satunya adalah melakukan penelitian karbon di laut dan pesisir atau lebih dikenal sebagai BLUE CARBON (Pranowo, dkk., 2010a). Dan sejak Maret 2012, pemerintah melalui BAPPENAS mulai menyiapkan Draft Konsep Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim yang salah satu komponen utamanya adalah di sektor kelautan dan perikanan. 

Di Bidang Daya Dukung Lingkungan, salah satu contoh kasus terbaru pencemaran laut yang ditangani secara tim nasional adalah Kasus Montara, yakni suatu pencemaran di Laut Timor oleh sebuah anak perusahaan pengeboran minyak lepas pantai milik Thailand, dimana sumur pengeboran sumber pencemar tersebut berada di wilayah perairan Australia. Tim Nasional Advokasi Laut Timor dibentuk oleh Presiden RI dengan diketuai oleh Menteri Perhubungan, dan Ketua Tim Negosiasi adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang mempunyai tim teknis beranggotakan dari berbagai kementerian. Tercatat dari Badan Litbang KP mempunyai banyak kontribusi didalam penyusunan dokumen klaim ganti rugi, konsep implementasi Corporate-Social-Responsibility (CSR), dan juga debat teknis keilmuan melawan perusahaan pencemar tersebut. Meski kejadian pencemarannya adalah tahun 2009 dan tim telah bekerja secara optimal, hingga saat ini masih menunggu proses penyelesaian yang telah rutin dilaporkan status perkembangannya di rapat Kabinet (The Government of Indonesia, 2010; Pranowo, et al., 2010b; Sulistiyo & Pranowo, 2011).

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat dilihat secara implisit bahwa kompetensi SDM dengan berlatar belakang ilmu kelautan dibutuhkan untuk fungsionalitas untuk berbagai bidang manajerial dan berbagai bidang penelitian dan pengembangan (litbang). Secara lebih lanjut kedua hal tersebut dibahas secara terpisah pada bab selanjutnya.

 

KARIR DI BIDANG MANAJERIAL DAN TEKNIS

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, secara teoritik/idealnya, lulusan PS. Ilmu Kelautan diproyeksikan dapat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh kementerian negara ataupun instansi pemerintah daerah yang membidangi kelautan (dan perikanan) dan/atau instansi yang terkait lainnya secara manajerial dan teknis. Sebagai contoh, saat ini di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat lulusan dengan berlatar belakang Ilmu Kelautan (alumni Universitas Diponegoro), yang tersebar di berbagai Direktorat Jenderal Teknis, Badan Litbang KP, Badan Karantina KP, maupun di Badan Pengembangan SDM. Mereka tumbuh dari akar pohon yang sama, yang kemudian berkembang menjadi batang, cabang, dan ranting yang lain, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan pohon yang utuh dan bermanfaat. Tercatat lulusan dengan latar belakang yang sama juga berkiprah secara ke-IPTEK-an militer di Dinas Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, maupun secara ke-IPTEK-an sipil seperti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta yang terkait langsung dengan penyedia layanan informasi ke masyarakat seperti di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Dan tentunya masih banyak lagi di instansi pemerintah yang lain.

Ketika seseorang dinyatakan diterima menjadi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di manapun instansinya, secara default sudah menapaki jenjang struktural yang kenaikan kepangkatan/golongan-nya adalah setiap 4 tahun sekali. Ada suatu mekanisme percepatan kenaikan pangkat/golongan yang diatur secara resmi, apabila pada kondisi tertentu sebagai suatu kehormatan/prestasi, misalkan: dari seorang staf pelaksana menjadi seorang pejabat struktural, ataupun karena imbas prestasi dimana seseorang tersebut mempunyai jabatan fungsional yang aktif dan terbukti mendapat kenaikan jenjang fungsionalnya.

Sehingga sangat dianjurkan bagi PNS untuk memiliki jabatan fungsional untuk jenjang karirnya, karena apabila hanya memiliki jenjang kepangkatan secara reguler struktural maka pada umur 55 tahun seseorang tersebut harus pensiun. Sedangkan ketika  seseorang memiliki jabatan fungsional (dapat berupa jab. Fung. Keahlian maupun Keterampilan, untuk lebih detil silahkan baca KEPPRES No. 87, 1999) sebagai jenjang karirnya, maka berhak untuk pensiun di umur 60 tahun (contohnya: Arsiparis dan Auditor, berdasarkan PERPRES No. 41, 2012) hingga lebih dari 60 tahun (contohnya: batas usia Peneliti Utama/Profesor Riset adalah 65 tahun berdasarkan PP No. 32, 1979; dan batas usia pensiun Profesor Akademik adalah 70 tahun berdasarkan UU No.14, 2005 ).

Secara lebih lanjut sedikit gambaran tentang karir di bidang penelitian atau sebagai seseorang yang menduduki jabatan fungsional (keahlian) peneliti dipaparkan pada bab selanjutnya.

 

KARIR DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Berbicara tentang karir di bidang penelitian dan pengembangan (litbang) di lingkup Kementerian Teknis dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK, seperti: BPPT, LIPI, BMKG), ada 2 rumpun jabatan fungsional keahlian yang dapat ditempuh, yakni: sebagai Peneliti dan Perekayasa. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas menyusun konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem serta pelaksanaan kegiatan penelitian, dimana pembinaan pada rumpun ini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (PERKA LIPI No.05/E, 2009). Perekayasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan rancang bangun dan perekayasaan, dimana pembinaan pada rumpun ini adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (KEPKA BPPT No.01/Kp/BPPT/I/2009).

Lebih lanjut disini, hanya akan dibahas sekelumit tentang jabatan fungsional peneliti. Adapun bidang kepakaran penelitian yang cocok sekiranya cocok dengan SDM berlatar belakang ilmu kelautan adalah Bidang Ilmu Kebumian, Sub Bidang Ilmu Oseanografi/Oseanologi, dimana didalamnya terdapat pilihan Bidang Penelitian dan Kepakaran: Oseanografi Biologis, Oseanografi Kimia, Oseanografi Fisika, Geologi Kelautan, Hidrologi, dan Oseanografi yang belum diklasifikasikan. Kemudian terdapat 4 jenjang Peneliti yang bisa ditempuh sebagai karir, yakni: Peneliti Pertama (Gol. IIIa dan IIIb), Peneliti Muda (Gol. IIIc dan IIId), Peneliti Madya (Gol. IVa hingga IVc), dan Peneliti Utama (Gol. IVd dan IVe). Khusus untuk Peneliti Utama, apabila pendidikan terakhir adalah S3 atau Doktor, dan memenuhi persyaratan tertentu, maka dapat diusulkan untuk memperoleh gelar (dikukuhkan) sebagai Profesor Riset. Untuk jenjang Peneliti Pertama dan Peneliti Muda masih diperbolehkan untuk berganti/berpindah bidang kepakaran, apabila sudah menduduki jenjang Peneliti Madya maka harus sudah mempunyai Bidang Kepakaran yang tetap. Secara umum memang latar belakang pendidikan S1 Ilmu Kelautan masih sangat fleksibel untuk dikembangkan ke bidang pendidikan yang lebih spesifik lagi pada jenjang S2 dan S3, sehingga sangat dimungkinkan pula, seseorang yang (misalkan) saat menjadi Peneliti Pertama dan Muda memiliki bidang kepakaran oseanografi, kemudian pada saat menjadi Peneliti Madya lebih memilih bidang kepakaran Keanekaragaman Hayati dari Sub Bidang Ilmu Ekologi dan Evolusi yang merupakan dibawah Bidang Ilmu Biologi.

Bagi seorang peneliti yang mempunyai jiwa dinamis, aktif, kreatif dan produktif didalam menghasilkan karya tulis ilmiah yang terbit di berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maka dapat diproyeksikan secara reguler normal dalam waktu sekitar 20 tahun masa kerja dapat meraih pangkat Pembina Utama IVe, yang artinya dapat ditembuh sekitar 12 tahun lebih cepat dibandingkan jika dicapai dari jenjang struktural atau jabatan fungsional umum (Imron, 2011).

Pada bab selanjutnya akan dipaparkan tentang kontribusi dari Pusat Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) untuk mencetak lulusan PS. Ilmu Kelautan / Oseanografi di Universitas-universitas seluruh Indonesia menjadi SDM yang berkompetensi tinggi.

 

REKOMENDASI STRATEGIS

Mahasiswa tingkat awal disarankan untuk sesekali diberikan kuliah umum yang menghadirkan ahli/pakar di bidang kelautan tertentu, dan/atau Human Resources Development (HRD) dari perusahaan swasta dan/atau dari pemerintahan untuk memberikan gambaran dunia kerja di bidang kelautan terkait. Sehingga diharapkan mahasiswa terlecut untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan secara pribadi untuk membantu merencanakan jalan hidupnya dalam rangka meraih tujuan/karir-nya di kemudian hari.

Mengoptimalkan mata kuliah Seminar PKL dan Usulan Penelitian Skripsi untuk mendesain luaran PKL dan Skripsi yang tidak hanya bernilai akademik semata, melainkan juga mempunyai kandungan sejalan dengan trend litbang nasional maupun internasional. Untuk itu direkomendasikan agar Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk me-review artikel yang terkini (minimal terbitan 5 tahun terakhir) dan relevan/terkait dengan mata kuliah yang sedang diajarkan.

Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk meraih nilai TOEFL/IELTS yang memenuhi standar yang diperlukan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan/atau kemampuan percakapan bahasa asing (minimal bahasa Inggris) untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi membuat jejaring (network) internasional. Sehingga ketika (misalkan) Kementerian Pendidikan Nasional membuka program percepatan studi dari S1 menuju Doktor, PS. Ilmu Kelautan / Oseanografi sudah mempunyai ready material untuk dicetak. 

Mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan PKL dan/atau Skripsi di lembaga/instansi litbang juga merupakan salah satu upaya yang cerdas agar mahasiswa dapat menimba wawasan secara teknis dan menempa diri, terutama ketika menghadapi kasus nyata untuk kemudian ditangani/dicari solusinya berdasarkan keilmuan/praktek yang telah diperoleh sebelumnya di kelas. Pengalaman tersebut diharapkan juga dapat dicantumkan pada Daftar Riwayat Hidup (DRH) mahasiswa untuk meningkatkan daya jual mahasiswa di saat mencari peluang kerja. Dengan kualitas lulusan yang cerdas, terampil dan berkemampuan bahasa yang aktif, peluang kerja dapat dicari tidak hanya di lingkup nasional, tetapi juga secara internasional. Membangun Indonesia tidaklah harus selalu dengan berada dan berkiprah di dalam negeri, tetapi dapat juga dengan mengharumkan nama bangsa di penjuru dunia.